Connect with us

SKI PolHuKam

Siaga Pandemi Corona, Dinas Pemdes Ngawi Optimalkan SE Bupati

Published

on

Semprot virus Kegiatan penyemprotan disinfektan desa Karangtengah Prandon kec.Ngawi, menggunakan dana APBDes sebagai langkah untuk melindungi warga ( 28/03/2020).

Suarakumandang.com,BERITA NGAWI. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, Jawa Timur akan mengawal dengan ketat dan masif Surat Edaran Bupati ( SE) terkait penanggulangan pandemi covid-19 di wilayah Ngawi.

SE yang dimaksud adalah Surat Edaran no. 140/3.736/404.112.2/2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19 lingkup pemerintahan desa di Kabupaten Ngawi yang ditujukan kepada semua Camat di wilayah Ngawi.

“Dalam SE tersebut telah menjadi panduan dan dasar hukum bagi Dinas Pemdes untuk memberikan arahan kepada pemerintahan desa dalam upaya melindungi warganya agar tidak tertular virus Covid-19 ( corona),” kata Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi, ( 30/03/2020).

Dari beberapa hal yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan wabah virus ini, beberapa poin penting yang dimaksud Kabul adalah ;

Penggunaan APBDes

SE ini mengijinkan Kepala desa menggunakan APBdes dalam pos anggaran tidak terduga ( jika dianggarkan) untuk pencegahan dan pengendalian Covid 19, seperti digunakan untuk sosialisasi, pembuatan banner atau papan informasi, penyemprotan disinfektan, pembuatan CTPS (cuci tangan pakai sabun) di balai desa dan fasum, pembelian hand sanitizer, masker serta kebutuhan pencegahan dan pengendalian yang lain.

Selanjutnya bilamana tidak ada pos anggaran tak terduga dalam APBDes maka Kades dapat melakukan perubahan Perkades yaitu dengan perubahan APBdes, dengan tahapan musyawarah dengan BPD tentang perubahan penjabaran APBdes, dan dengan sepengetahuan Camat kemudian ditetapkan sebagai Perkades.

Dalam SE ini pula anggaran APBdes yang bisa digunakan oleh Kades untuk sejumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian covid 19 adalah maksimal sebesar 20 juta rupiah.

Padat karya dan pendirian posko

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa yang tertera dalam SE ini yaitu tentang aturan jarak antar pekerja di tempat kerja,  serta larangan pekerja sakit yang masuk ke tempat kerja.

Demi pendeteksian dini terhadap potensi ODP, Surat Edaran ini juga memberikan wewenang kepada pemerintahan desa untuk dibentuknya relawan desa tanggap covid 19 serta pembuatan posko di masing-masing desa.

“Poin poin penting diatas diharapkan dapat berpotensi efektif dalam rangka menekan angka pertambahan ODP dan PDP di tingkat desa,” tutup Kabul

Sementara itu dari laman resmi Pemprov Jatim per tanggal 31 Maret 2020, jumlah PDP di Ngawi sebanyak 5 orang, dan ODP sebanyak 134 orang.

Jurnalis:  Ahmad Hakimi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.