Connect with us

SKI News

Polres Madiun Siap Diawasi Eksternal

Published

on

BUBUHKAN TANDA TANGAN: Usai ditandatangani Rektor STISIP Muhammadiyah Kota Madiun Mujahidin mewakili kalangan akademisi, langsung ditandatangani Ka Polres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono dalam MoU

Suarakumandang.com,BERITA MADIUN.Menuju zona integritas bebas korupsi, Polres Madiun gandeng sejumlah kalangan eksternal, untuk mewujudkan Kabupaten Madiun bersih dari korupsi.  Penandatanganan MoU Perguruan Tinggi, LSM, Media Cetak  dan Elektronik, Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di Mapolres Madiun, Senin (21/01/2019).

“Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari upaya Polres Madiun untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi dan bersih birokrasi melayani ymerupakan program Kemenpan RB. Setiap kementrian dan lembaga dituntut melakukan ini,” ujar Ka Polres Madiun AKBP Ruruh Wicaksono.

Menurutnya semua sektor pelayanan publik seperti SKCK dan SIM benar-benar melayani masyarakat. Pelayanan SIM untuk masyarakat difabel dan ibu-ibu ada jalurnya sendiri atau mengedepankan sisi kemanusiaan. “Lalu, pembuatan SKCK, masyarakat tidak dipungut biaya, diluar ketentuan,” tandas AKBP Ruruh Wicaksono.

Tujuan MoU, tambahnya, agar Polres Madiun diawasi kinerjanya oleh pihak eksternal akan melakukan monitoring dan ikut mensosialisasikan. Dari sisi akademisi, Polres Madiun siap diawasi dan dinilai berdasarkan kaidah keilmuan, khususnya perguruan tinggi. Sedangkan, LSM dan media sekaligus wakil masyarakat akan menyampaikan tentang pelayanan publik di Polres Madiun

“LSM dan  media iikut mengawasi sehingga meminimalisir penyimpangan, rekan media tidak tercantum dalam MoU pun masih melakukan kontrol terhadap pelayanan publik Polres Madiun selama ini. Adanya MoU ini, kami siap diawasi oleh pihak eksternal, kami bertekad  ingin melayani masyarakat secara paripurna,” ujar Kapolres Madiun lagi.

Terpisah, Rektor STISIP Muhammadiyah Kota Madiun Mujahidin menyambut baik langkah dilakukan jajaran Polres Madiun, khususnya dalam pelayanan publik. Bukan sekedar langkah berani, tapi juga terbuka dengan pihak eksternal diwakili dari perguruan tinggi, LSM hingga mass media.

“Pelayanan publik harus ada kepastian menyangkut persyaratan harus dilengkapi, biaya, proses hingga waktu penyelesaian semisal pembuatan SKCK dan SIM. Lalu, penerapan bagi mereka berkebutuhan khusus seperti kalangan difable serta lainnya,” ujar Mujahidin. Basuki.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.