Melalui DBHCHT, Buruh Tani Tembakau Di Ngawi Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Suarakumandang.com, BERITA NGAWI. Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah kabupaten  Ngawi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggandeng BPJS Ketenagakerjaan Madiun memberikan jaminan sosial kepada petani/buruh tani tembakau dan pekerja rentan di Ngawi.

Setyoningsih, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ngawi membenarkan pemberian jaminan sosial kepada petani/buruh tani tembakau dan pekerja rentan di Ngawi, sebanyak  7.650 petani/buruh tani tembakau dan pekerja rentan di Ngawi berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sebanyak 7.650 pekerja yang didaftarkan terdiri dari 7.616 petani tembakau dan buruh tani tembakau yang tersebar di 11 kecamatan, dan 34 pekerja rentan dari Tempat Penfolahan Sampah Reduce Reuse Recycle （TPS3R） Dinas Lingkungan Hidup.

Petani/buruh tani tembakau dan pekerja rentan tersebut diikutkan program JKK dan JKM selama 7 bulan terhitung mulai Juni sampai Desember 2023 dengan pembayaran  dari anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2023

Sementara setelah pemberian jaminan sosial kepada petani/buruh tani tembakau dan pekerja rentan, Pemerintah kabupaten  Ngawi juga daftarkan perangkat desa dan BPD sekabupaten Ngawi kepada BPJS ketenagakerjaan.Selasa,(06/06/2023).

Zakiah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Madiun mengatakah bahwa pihaknya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang  telah mendaftarkan seluruh perangkat desa dan BPD dari 213 desa di 19 kecamatan se-Kabupaten di Ngawi ke BPJS Ketenagakerjaan.

Setidaknya,  untuk perangkat desa meliputi Kepala desa, Sekretaris Desa. Kaur Perencanan dan Kaur keuangan serta sejumlah Kasi. Sedangkan untuk jumlah BPD perdesa minimal 5 hingga 11 orang.

Jurnalis: Ahmad Hakimi.