Diana Sasa Temui Kapolres Magetan, Bahas Karhutla hingga Kecelakaan Lalu Lintas

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana Amaliyah Verawatiningsih atau Diana Sasa, berbincang dengan Kapolres Magetan saat audiensi membahas sejumlah persoalan di Kabupaten Magetan, Senin (26/10/2026).

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Keselamatan pengguna jalan di jalur Sarangan–Tawangmangu menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana Amaliyah Verawatiningsih atau Diana Sasa.

Dalam audiensi bersama Kapolres Magetan, Senin (26/10/2026), Diana membahas usulan pembangunan jalur penyelamat darurat (emergency escape ramp), perbaikan jalan provinsi, hingga penguatan koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolres Magetan. Sejumlah pejabat turut hadir, antara lain Kasat Lantas, Kasat Intelkam, dan Kabag Ops Polres Magetan.

Salah satu perhatian utama ialah tingginya risiko kecelakaan di jalur pegunungan Sarangan–Tawangmangu.

Kontur jalan berupa turunan panjang dan tikungan tajam membutuhkan fasilitas keselamatan memadai, terutama untuk mengantisipasi kendaraan mengalami gangguan pengereman.

Kapolres Magetan mengusulkan pembangunan jalur penyelamat darurat di sejumlah titik rawan kecelakaan.

“Selain speed bump dan W-beam, diperlukan jalur darurat sehingga kendaraan mengalami masalah pengereman tidak sampai masuk jurang. Karena lokasi potensial berada di kawasan Perhutani, sementara jalan raya merupakan kewenangan provinsi, diperlukan koordinasi lintas sektoral,” ujar Kapolres.

Menanggapi usulan tersebut, Diana menegaskan keselamatan pengguna jalan harus menjadi perhatian bersama.

Pembangunan infrastruktur, menurutnya, tidak cukup hanya berorientasi pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga harus mengutamakan pencegahan kecelakaan.

“Ini masukan penting dari kepolisian karena mereka berhadapan langsung dengan persoalan kecelakaan di lapangan. Saya kira perlu ditindaklanjuti bersama instansi terkait. Jangan sampai kita baru sibuk mencari solusi setelah terjadi kecelakaan menelan korban,” kata Diana.

Ia menyatakan usulan tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya instansi penanggung jawab infrastruktur jalan.

Keterlibatan Perhutani juga diperlukan karena rencana pembangunan jalur penyelamat berada di kawasan dengan kewenangan pengelolaan berbeda.

Jalan Maospati–Tawangmangu Masuk Pembahasan

Selain keselamatan di jalur Sarangan, Diana dan Kapolres Magetan membahas kerusakan jalan provinsi ruas Maospati–Tawangmangu di sejumlah titik.

Diana menjelaskan, penanganan kerusakan jalan tersebut telah masuk dalam Perubahan APBD Jawa Timur 2026 serta perencanaan APBD 2027.

“Kerusakan jalan Maospati–Tawangmangu juga menjadi perhatian kami di Komisi D. Penanganannya sudah masuk dalam PAK 2026 dan direncanakan berlanjut pada APBD 2027. Tentu kami berharap pelaksanaannya bisa menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada titik dengan kondisi membahayakan pengguna jalan,” jelasnya.

Informasi kepolisian mengenai titik rawan kecelakaan, lanjut Diana, dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah provinsi dalam menentukan prioritas perbaikan.

“Jalan berlubang bukan hanya persoalan kenyamanan berkendara, tetapi juga menyangkut keselamatan. Karena itu, masukan dari kepolisian penting untuk melengkapi hasil pemantauan teknis dari dinas terkait,” imbuhnya.

Koordinasi Penanganan Karhutla Diperkuat

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Magetan turut menjadi pembahasan. Diana menilai koordinasi antarinstansi perlu diperkuat, terutama dalam penyampaian informasi mengenai kejadian kebakaran, perkembangan pemadaman, dan potensi dampaknya terhadap masyarakat.

Sistem informasi terkoordinasi dinilai dapat membantu pemerintah daerah, kepolisian, BPBD, Perhutani, serta instansi terkait mengambil langkah penanganan secara lebih efektif.

“Kalau terjadi kebakaran hutan, informasi sebaiknya terkoordinasi melalui satu mekanisme jelas. Masyarakat perlu tahu lokasi kejadian, perkembangan pemadaman, dan potensi bahayanya. Dengan begitu, informasi tidak simpang siur dan penanganan di lapangan juga lebih mudah dikoordinasikan,” ujar Diana.

Diana berharap komunikasi antara DPRD Jawa Timur dan Polres Magetan terus terjalin, terutama dalam menyampaikan persoalan lapangan membutuhkan dukungan kebijakan maupun penganggaran pemerintah provinsi.

Menurutnya, kepolisian menjadi mitra penting karena memiliki informasi langsung mengenai persoalan keamanan dan keselamatan masyarakat.

“Pertemuan seperti ini penting untuk saling bertukar informasi. Kepolisian punya banyak temuan di lapangan, sementara kami di DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan. Dengan komunikasi baik, persoalan dalam kewenangan provinsi bisa lebih cepat kita koordinasikan,” pungkas Diana.

Catatan redaksi: Bagian alternatif kutipan dalam bahan awal tidak dimasukkan ke dalam berita karena belum terverifikasi sebagai pernyataan langsung narasumber. Kutipan langsung dalam naskah perlu dicocokkan kembali dengan rekaman atau konfirmasi narasumber sebelum publikasi.*…

Jurnalis: Tim Redaksi.