Jatah DBHCHT 2023 Magetan Rp 30 Miliar, LSM Patriot Akan Membuat Surat Pengawasan

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Supaya aman dan tersalurkan sesuai tupoksi masing-masing.  Norman Susanto dari Perlindungan Konsumen Patriot, akan membuat surat resmi kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur untuk melakukan pengawasan secara independen tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 senilai Rp 30.550.487.000.

Pasalnya pengawasan secara independen tentang penggunaan DBHCHT tahun 2022 senilai Rp 21 Miliar kemarin dinilai tidak ada dampak secara signifikan.

“Rencana minggu ini akan kami kirim surat pengawasan secara independen untuk pengawalan dana DBHCHT yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, maksimal minggu depan,” ujar Norman usai acara peresmian Kantor Relawan Republik Damai di Magetan. Senin, (01/05/2023).

Lebih lanjut, bahwa nanti pihaknya akan mengawasi program-program atau proyek yang mengunakan anggaran DBHCHT. ”Apakah nanti dalam pengerjaannya tepat sasaran atau tidak,” jelas Norman.

“Pengawasan secara independen ini, harapannya tidak terjadi adanya penyimpangan dalam rencana pembangunan, tidak ada mutu yang kurang bagus dan masih banyak lainnya,” kata Norman.

Jika dalam hal ini, Lanjut Norman, ada penyimpangan teknis maupun administrasi pihaknya akan menyikapi.

“Kami akan mengawasi secara sporadik sebagai sampel contoh beberapa titik lokasi. Kita nggak mungkin mengingat, tenaga kita minim. Nanti kita ambil sampel-sampel yang sedetail mungkin,” tegasnya.

Anggaran DBHCHT pada tahun 2022 lalu yang tidak berdampak pada masyaraat sesuai pencermatan Norman adalah di bidang penggelolaan sampah dan petani tembakau belum menunjukkan dampak secara singnifikan.

Selain itu, sosialisasi yang diadakan Pemerintah Kabupaten Magetan menurut Norman sudah diadakan dan sudah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi gelaran sosialisasi yang diadakan Pemerintah Kabupaten Magetan tidak membawa dampak yang signifikan.

”Dampak yang kami lihat itu, selama ini apakah menggunakan dana cukai atau bukan, seharusnya masyarakat dikasih tahu,” pungkasnya.

Jurnalis: Cahyo Nugroho.