Ini Alasan Bupati Perintahkan Sat Pol PP Untuk Bongkar Bangunan Pasar di eks Stasiun Kereta Api

JUMPA PERS: Ipong Muchlissoni (nomor 2 dari kiri) Bupati Ponorogo saat memberikan keterangan didepan awak media yang diadakan dikantor bupati.

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO. Pasca pembongkaran pasar eks stasiun kereta api  yang ada dijalan Sukarno Hatta Ponorogo, Jawa Timur yang berakhir ricuh antara pedagang dengan petugas gabungan akhirnya  Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo, Jawa Timur angkat bicara. Pasalnya pembongkaran bangunan permanen yang berada di pasar eks stasiun kereta api  tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Pembongkaran dari 27 bangunan di eks Pasar stasiun kereta api sudah berprosedur. Sebelumnya pihak pemerintah sudah memberikan peringatan,”ujar Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo.Senin,(21/01/2019).

Bahkan pihak pemerintah kabupaten Ponorogo juga sudah melakukan penyegelan saat proses pembangunan 27 bangunan permanen didalam pasar karena tidak memiliki IMB.

Pembongkaran 27 bangunan permanen yang belum dihuni pedagang ini tidak mengganggu 67 pedagang saat berjualan. Menurutnya, karena pemerintah tidak membongkar lapak pedagang yang berdiri diatas lahan PT KAI DAOP 7 Madiun.

Ipong Muchlissoni Bupati Ponorogo menjelaskan bahwa 67 pedagang ini sesungguhnya tidak ada hubunganya dengan bangunan yang dirobohkan oleh pemerintah.”Bangunan itu tidak ada mereka juga tidak ada ruginya, mengapa karena pedagang lapak jualan lombok, sayuran dan masih banyak lainnya,”kata Ipong.

“Jadi saya menduga atau saya khawatir jangan-jangan 67 ini memang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau penyewa lahan KAI untuk dijadikan tameng dibagian depan. Jadi programnya hari ini bukan pengusiran 67 pedagang yang tersisa ini bukan. Hari ini programnya adalah membongkar 27 bangunan yang tidak memiliki ijin,”tegasnya.

Sebelumnya telah diberitakan senin,(20/01/2019) lalu, puluhan pedagang eks stasiun terlibat kericuhan dengan ratusan petugas gabungan dari polri, TNI, dan Sat Po PP.

Pedagang tidak terima jika 27 bangunan permanen didalam pasar eks stasiun kereta api dibongkar paksa. Mereka merasa pemerintah tidak berhak melakukan pembongkaran karena bangunan yang akan dibongkar beridiri diatas lahan milik PT KAI DAOP 7 Madiun dan bukan milik pemerintah daerah.

Meski berlangsung ricuh,  namun petugas tetap melakukan pembongkaran dengan menurunkan satu alat berat dilokasi untuk merobohkan paksa bangunan yang baru berdiri sekitar satu bulan yang lalu. Cahyo.

 

 

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.