Connect with us

SKI PolHuKam

Tingkatkan Kesejahteraan, Dinsos Kebut Verifikasi Kube dan Rutilahu

Published

on

Budi Priyanto, Kabid Pemberdayaan dan Fakir Miskin Dinas Sosial Ngawi

Suarakumandang.com,BERITA NGAWI. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Jawa Timur kini tengah mengejar target verifikasi bagi penerima Program Kelompok Usaha Bersama ( Kube) dan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) tahun anggaran 2020 hingga akhir bulan ini.

“Dua program tersebut merupakan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang,” kata Budi Priyanto, Kabid Pemberdayaan dan Fakir Miskin Dinas Sosial Ngawi.

Kali ini warga penerima kedua program tersebut berasal dari 4 desa di dua kecamtan yaitu desa Banjarbanggi dan desa Dumplengan untuk kecamatan Pitu kemudian Desa Planglor dan Jatigembol di Kecamatan Kedunggalar.

Program Kube akan diterimakan kepada  900 orang yang tergabung dalam 90 kelompok kube yang tersebar di 4 desa dalam 2 kecamatan yaitu desa Banjarbanggi dan Dumplengan untuk kecamatan Pitu kemudian Desa Planglor dan Jatigembol di Kecamatan Kedunggalar.

Sedangkan program Rutilahu dianggarkan 100 rumah dengan rincian 60 rumah untuk Kec. Kedunggalar, yang disalurkan bagi Desa Planglor dan Jatigembol masing masing mendapat 30 rumah.

Kemudian 40 paket Ratilahu berikutnya diperuntukan bagi warga desa Dumplengan dan Banjarbaggi di kecamatan Pitu masing masing 20 paket rumah.

Tidak hanya dari Kemensos pusat, program untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat ini juga ditopang anggaran APBD berupa  pemberian bantuan sosial UEP (usaha ekonomi produktif) yang akan diterima oleh 10 kelompok.

“Keseluruhan program tersebut akan dievaluasi dimana indikatornya adalah peningkatan pendapatan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat hingga akhirnya warga dapat keluar dari kemiskinan serta terlepas dari ketergantungan program bantuan Pemerintah,” jelas Budi.

“Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang urgen saat ini adalah upaya pengentasan kemiskinan, karenanya program Kube haruslah tepat sasaran,” lanjut Budi.

“Untuk mengupayakan semua program yang diberikan tersebut tepat sasaran, maka perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) yang bermasalah seperti NIK, data ganda dalam Basis Data Terpadu ( BDT) harus segera terselesaikan” terang  Budi.

DTKS inilah yang akan menjadi dasar pemberian program Kube maupun Rutilahu namun juga untuk bantuan sosial lainya seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi sumber kesejahteraan sosial.

Perbaikan DTKS oleh pihak desa berupa pemutakhiran data  warga yang tidak mampu dan mengeluarkan data warga yang sudah mampu sangat penting bagi pengimputan Dinsos secara online. Karena akan menjadi data valid yang akan disahkan oleh Kemensos setiap tiga bulan sekali.

“Semua program sosial dapat  berjalan dengan baik, jika peran aktif dari desa dalam menginput kondisi warga benar adanya, selain itu program sosial berjalan efektif jika penerima bantuan dapat  memanfaatkan dengan baik dan benar hingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidupnya,” pungkasnya.

Jurnalis:  Ahmad Hakimi

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.