Connect with us

SKI PolHuKam

Menko PMK: BST Mayoritas Tersalurkan

Published

on

DIALOG: Menko PMK Muhajir Effendi, disaksikan Bupati Madiun, Kapolres Madiun dan Dandim 0803 Madiun, tengah berdialog dengan penerima BST susulan di Kantor Pos Tiron

Suarakumandang.com,BERITA MADIUN. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendi menilai penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) secara nasional, diluncurkan pemerintah dalam menanggulangi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 mayoritas tersalurkan.

Meski, diakui ada sejumlah kendala di daerah tertentu, kendala itu disikapi dengan cepat antara pemerintah pusat, propinsi hingga daerah.

 Demikian disampaikannya saat memantau Penyaluran BST di Kantor Pos Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Jum’at (17/7/2020) siang. “Dari data awal dan tambahan secara nasional, BST tersalur mencapai 85%. Jika masih ada kendala, berada di daerah terpencil, paling banyak di Papua dan Papua Barat, kendalanya berbeda dengan propinsi lain,” ujarnya.

Ia mencontohkan khusus daerah terpencil di Papua dan Papua Barat, warganya tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, sehingga diperlukan penanganan dan kebijakan khusus. Padahal, salah satu syarat penerima BST harus terdaftar dalam kependudukan seperti punya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lainnya.

 Tapi, tambahnya, mereka sama sekali tidak tercatat dalam data kependudukan, sehingga penerimaan BST jadi tertunda. “Saya bersama pihak terkait pekan lalu sudah ke sana (Papua dan Papua Barat), agar penyaluran BST segera terwujud. Bersama pemerintah propinsi setempat disepakati satu mekanisme, melalui kepala suku atau distrik seperti data warga membutuhkan,” ujarnya.

Menyinggung penyaluran BST di Jatim dan Kabupaten Madiun, ia menilai berjalan lancar penyaluran dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia didampingi Polri. “Saya sudah terima laporan dari Bu Khofifah dan Pak Bupati Madiun penyaluran BST tidak ada kendala. Bahkan, penerima BST tambahan langsung menerima dalam jumlah sesuai tahapan penyaluran,” ujarnya lagi.

Data penerima BST tambahan atau susulan di Kabupaten Madiun sebanyak 6.262 orang, langsung menerima tuk jatah 3 bulan total Rp 1,8 juta. “Jika ada penerima BST seharusnya tidak menerima, langsung dicoret, tanpa harus mengembalikan atau mengganti,” tandasnya.

Menko PKM juga menyempatkan diri berdialog dengan penerima BST dan jajaran Forpimda Kabupaten Madiun di kantor Pos Tiron. Hadir dalam penyaluran BST tambahan yaitu Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputra, Kapolres Madiun AKBP Eddwi Kurniyanto dan Dandim 0803 Madiun Letkol CZI Nur Alam Sucipto.

Jurnalis: Agus Basuki.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.