Connect with us

SKI News

Hasil Lelang TKD Klitik Dibatalkan Musdes yang Disebut Tidak Sah

Published

on

Musdes Klitik yang dihadiri muspika Geneng dan dipimpin Pj Kepala desa membatalkan lelang TKD.(10/10/2019).

Suarakumandang.com,BERITA NGAWI.Kontroversi tukar Tanah Kas Desa ( TKD ) seluas 4.600 M2 di desa Klitik, Kecamatan Geneng kabupaten Ngawi,  yang terdampak jalur tol kini memasuki babak baru. Alih alih mendekati penyelesaian, namun justru hasil lelang berikut pemenangnya harus dibatalkan.

Adalah Musyawarah Desa ( Musdes ) di balai desa Klitik, Kamis,( 10/10/2019), memastikan pembatalan tersebut dan kembali berproses mulai dari pembentukan panitia lelang hingga pembukaan pendaftaran peserta lelang.

Dari undangan yang tersebar, musdes yang diadakan di balai desa tersebut diselenggarakan oleh Badan Pengawas Desa ( BPD ), sejatinya adalah penyampaian rekomendasi tim LO kepada pihak oleh pemkab Ngawi melaui Dinas Pemdes, hingga berujung keputusan pembatalan hasil lelang.

Keputusan ini merujuk rekomendasi Legal Opinion ( LO ) UNS Solo, sebuah kajian dari akademisi yang disepakti oleh pemdes Klitik dan pemkab Ngawi , menyusul adanya polemik ketidak sesuaian antara nilai jual dengan lahan penggantinya.

Agus Ari Priyanto, salah seorang pemenang lelang yang telah menunggu selama 2 tahun untuk mendapatkan uang 800 juta hasil dari pembelian lahan miliknya seluas 6500 m2 kini harus gigit jari. Meskipun ia masih diperbolehkan untuk mendaftar kembali sebagai peserta lelang, keputusan pembatalan tersebut membuat dirinya merugi karena selama ini ia tidak bisa menggunakan lahanya karena merasa sudah terbeli oleh pihak desa.

“Saya sangat kecewa sekali dengan keputusan ini, alasanya pun saya kurang memahami, kehadiran saya dalam musyawarah tersebut tidak berarti mendukung atau menyetujui hasil keputusan karena saya sebatas diundang untuk hadir,” kata Agus didampingi tiga rekanya sesama pemenang lelang.

Salah seorang terundang lainya, adalah mantan kepala desa Klitik, Jumirin, justru mempertanyakan keabsahan hasil mudes tersebut, karena penyelanggara musdes seharusnya Pemdes, dengan pengundang kepala desa maupun Pj yang ditunjuk.

“ Apapun yang dihasilkan dalam rapat desa tersebut cacat hukum, atau tidak sah, karena sepengetahuan saya sebagai mantan kepala desa, rapat desa itu yang mengundang pemerintahan desa, apalagi mudes yang kemarin ketua BPD sebagai pengundang justru tidak hadir,” kata Jumirin saat menghadiri undangan meski akhirnya meninggalkan musdes sebelum acara dibuka.

Kabul Tunggul Winarno, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ngawi mengatakan jika alasan pembatalan tersebut merujuk rekomendasi LO yang menyebutkan proses yang terjadi terindikasi membatasi hak seseorang untuk mengikuti proses lelang.

“Sebelumnya kita melakukan legal opinion dengan UNS Solo untuk membedah proses lelang yang dilakukan pemerintahan desa, dan hasilnya ada salah satu rekomendasi yang menyatakan penentuan harga itu akan membatasi seseorang untuk mendaftar, sehingga bupati dalam hal ini pemkab Ngawi mengambil langkah rekomendasi untuk melakukan proses ulang tanpa ada pembatasan harga dan bisa diikuti oleh semua warga” terang Kabul.

Pembatasan harga yang dimaksud Kabul adalah, adanya penentuan harga dari panitia lelang sebelumnya seharga 125.000/ M2 dengan total senilai 2,4 milyar dari tanah kas desa yang ditukarkan.

Jurnalis:  A.M. Mustofa.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.