Efisiensi Mode ON: Pemkab Magetan Irit Anggaran, Kertas HVS Ikut Kena Sunat Hingga Ratusan Juta

Sekda Magetan Welly Kristanto menandatangani kontrak kerja sama dalam sebuah acara resmi, sebagai bagian dari penguatan sinergi antarinstansi.

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Di saat harga kebutuhan pokok bikin dahi berkerut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan, Jawa Timur justru pamer jurus irit.

Lewat skema pengadaan konsolidasi, Pemkab Magetan sukses menekan anggaran pengadaan kertas hingga ratusan juta rupiah.

Pemkab Magetan resmi menandatangani kontrak payung pengadaan kertas HVS, Senin (26/1/2026).

Bukan sekadar tanda tangan seremonial, kebijakan ini digadang-gadang sebagai langkah serius membongkar kebiasaan lama pengadaan boros dan beda-beda harga.

Ketua Pokja Pengadaan, Iskandar Hadi, menyebut proses pengadaan dilakukan full tahapan, dari penawaran, negosiasi, hingga kesepakatan harga sebelum dikunci lewat kontrak payung.

“Setelah penawaran dan negosiasi, ada kesepakatan harga. Baru dikontrakkan, setelah itu OPD tinggal pesan,” ujar Iskandar.

Dalam kontrak payung ini, 15 penyedia resmi digandeng. Uniknya, meski penyedianya beda-beda, harga dibuat seragam untuk jenis barang sama.

“Barang sama, penyedia beda, tapi harganya sama. Tujuannya jelas: efisiensi,” tegas Iskandar.

Langkah ini sekaligus memotong potensi harga “beragam rasa” antar OPD selama ini kerap terjadi. Satu kertas, satu harga. Simpel, tapi efeknya terasa.

Lantas, apa penyedia nggak tekor, Iskandar menepis anggapan itu.

“Kalau rugi, nggak mungkin mereka setuju. Semua sudah dihitung secara bisnis,” katanya.

Justru, lewat konsolidasi skala se-Kabupaten Magetan, penyedia mendapat kepastian volume belanja jauh lebih besar dibanding pengadaan parsial per OPD.

“Dulu volumenya kecil-kecil per OPD. Sekarang sekabupaten. Itu bikin penyedia berani kasih harga lebih murah karena omzetnya sudah diperhitungkan,” tambahnya.

Kertas Jadi ‘Korban Percobaan’

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Magetan baru menjadikan kertas sebagai stack case alias proyek percontohan pengadaan konsolidasi.

“Kertas ini uji coba dulu. Kalau hasilnya efektif dan efisien, bisa berlanjut ke barang lain,” ungkap Iskandar.

Sebelum dieksekusi, kebijakan ini disebut sudah melewati penelaahan matang, termasuk market sounding ke penyedia. Jadi bukan kebijakan dadakan apalagi coba-coba buta.

Dari Rp1,5 Miliar Jadi Rp1,15 Miliar

Angka bicara. Estimasi awal kebutuhan empat jenis kertas selama setahun dipatok Rp1,5 miliar. Namun setelah konsolidasi dan negosiasi, nilainya ditekan jadi sekitar Rp1,15 miliar.

Artinya? Ada efisiensi lebih dari Rp300 juta hanya dari urusan kertas.“Ini efisiensi luar biasa,” kata Iskandar.

Menurutnya, skema ini membuktikan bahwa perencanaan matang dan pengadaan tepat sasaran bisa menyelamatkan keuangan daerah dari kebocoran halus yang selama ini dianggap wajar.

“Kami ingin anggaran sudah efisien sejak dari perencanaan,” pungkasnya.

Jurnalis: Tim Redaksi.