140 WNA Jadi Sorotan! Imigrasi Kediri Perkuat Pengawasan di Empat Daerah, Kampung Inggris Ikut Dipantau

PERKUAT PENGAWASAN: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, bersama jajaran Kantor Imigrasi Kediri dan anggota TIMPORA saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Orang Asing Tahun 2026 di Hall Grand Panglima, Kediri. (Foto: Dok. Imigrasi Kediri)

Suarakumandang.com, BERITA KEDIRI. Pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah Kediri, Nganjuk hingga Jombang diperkuat. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri menggandeng empat pemerintah daerah serta sejumlah instansi lintas sektor melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tahun 2026.

Rakor berlangsung di Hall Grand Panglima, Kediri, Selasa (3/11/2026), diikuti anggota TIMPORA dari Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kediri, Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra, menegaskan pengawasan orang asing membutuhkan kolaborasi seluruh instansi tanpa ego sektoral.

Sejumlah lokasi menjadi perhatian khusus, di antaranya Kampung Inggris Pare, pondok pesantren hingga Bandara Internasional Dhoho.

Sementara itu, Novianto Sulastono saat membuka kegiatan mengajak seluruh anggota TIMPORA memperkuat komunikasi, pengawasan langsung serta respons cepat terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam pemaparan materi, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Muhammad Merdhi Berliano, mengungkap sejumlah perkembangan pengawasan orang asing, termasuk tren pelanggaran keimigrasian dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sepanjang 2026, Kantor Imigrasi Kediri mencatat sebanyak 140 warga negara asing aktif di empat wilayah kerjanya. Selain itu, tercatat 17 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sembilan di antaranya berupa penangkalan. Imigrasi Kediri juga telah membentuk tiga Desa Binaan Imigrasi.

Forum koordinasi tersebut turut membahas sejumlah persoalan, mulai dari kewarganegaraan ganda, modus pengantin pesanan, kewajiban perusahaan melaporkan tenaga kerja asing, hingga pelaporan mahasiswa asing dan WNA penghuni rumah kos maupun kontrakan.

Selain bertukar informasi, peserta juga mengidentifikasi kendala pengawasan serta merumuskan langkah tindak lanjut, termasuk rencana pelaksanaan operasi gabungan.

Melalui penguatan TIMPORA lintas empat kabupaten/kota, Imigrasi Kediri berharap pengawasan keberadaan dan aktivitas orang asing semakin optimal. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga keamanan, ketertiban serta kedaulatan negara.*…

Jurnalis: Pendi.