Ribuan Guru Honorer Non Dapodik “Ngegas” ke DPRD Ponorogo, Minta Diakui

Ribuan guru honorer non Dapodik di Kabupaten menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Ponorogo, Selasa (26/5/2026).

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO. Ribuan guru honorer non Dapodik di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Ponorogo, Selasa (26/5/2026).

Mereka menuntut kejelasan status dan meminta segera dimasukkan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Aksi yang diikuti sekitar seribu guru honorer itu berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

Massa berjalan kaki sambil membawa poster berisi berbagai tuntutan. Setelah berorasi di depan DPRD, aksi dilanjutkan menuju Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo.

Para guru honorer mengaku selama bertahun-tahun mengabdi sebagai tenaga pendidik, namun hingga kini belum mendapat akses masuk ke sistem Dapodik.

Dampaknya, mereka tidak bisa memperoleh berbagai fasilitas maupun program pemerintah, termasuk kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Forum Guru Honorer Non Dapodik Ponorogo, Mahmud Danuri, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan agar keberadaan guru honorer non Dapodik diakui pemerintah daerah.

“Kami ini nyata, kami ada. Bertahun-tahun mengajar tapi belum mendapat pengakuan dalam sistem Dapodik,” ujar Mahmud saat aksi.

Menurutnya, penutupan Dapodik bagi guru honorer di Ponorogo sudah terjadi sejak tahun 2020. Kondisi itu membuat ribuan guru honorer tidak bisa mendapatkan insentif pemerintah maupun akses program pendidikan lainnya.

Mahmud menyebut alasan penutupan saat itu berkaitan dengan persoalan anggaran pegawai daerah yang disebut telah melebihi batas maksimal.

“Selama ini kami digaji dari sekolah, ada yang dari komite atau dana BOS. Dari pemerintah daerah belum ada,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo, Agus Sugiarto, mengatakan pemerintah daerah akan melakukan pemetaan dan pengkajian terkait persoalan guru honorer non Dapodik tersebut.

Menurut Agus, Pemkab masih mendalami berbagai variabel yang menjadi alasan penutupan Dapodik sejak 2020, termasuk ketentuan teknis yang berlaku saat itu.

“Nanti akan kita mapping secara menyeluruh, kriterianya seperti apa dan regulasinya bagaimana,” jelas Agus.

Hingga kini, para guru honorer berharap pemerintah segera membuka jalan keluar agar mereka bisa masuk dalam sistem Dapodik dan memperoleh akses yang sama terhadap program pemerintah pusat.

Bagi para guru honorer ini, perjuangan mereka bukan sekadar soal data administrasi.

Tapi juga soal pengakuan atas pengabdian yang selama ini terasa seperti “ngajar terus, tapi masih dianggap mode siluman”.

Jurnalis: Tim Redaksi.