Satgas Kabupaten Magetan“Dikunci”, SPPG Bermasalah Bisa Lolos, Sifaul Anam: Stop Ribut, Saatnya Bongkar

Komunitas Orang Indonesia (Oi), Sifaul Anam

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang jadi solusi peningkatan gizi justru menuai sorotan tajam.

Di balik anggaran jumbo, muncul kekhawatiran soal lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Aktivis dari komunitas Orang Indonesia (Oi), Sifaul Anam, angkat suara. Ia menilai kewenangan Satuan Tugas (Satgas) di Kabupaten masih terbatas, bahkan terkesan “dikunci” oleh pusat.

“Satgas di kabupaten itu geraknya masih administratif. Kalau cuma soal sertifikat, label halal, atau dokumen dari Dinas Kesehatan, baru ditindak. Padahal problem di lapangan jauh lebih kompleks,” tegas Anam.

Menurutnya, banyak potensi pelanggaran justru luput dari pengawasan. Mulai dari dugaan penyimpangan anggaran, ketidaksesuaian menu dengan biaya per siswa, hingga fasilitas produksi yang belum memenuhi standar, termasuk instalasi pengolahan limbah (IPAL).

“Ini bukan sekadar urusan administrasi. Ini soal kualitas layanan dan tanggung jawab terhadap uang negara,” lanjutnya.

Anam juga menyoroti besarnya anggaran program MBG. Dalam hitungannya, dana yang digelontorkan bisa menembus lebih dari Rp 2 miliar hanya dalam dua hari pelaksanaan.

“Dengan angka sebesar itu, pengawasan nggak bisa setengah-setengah. Harus investigatif, transparan, dan berani bertindak,” ujar Anam. Rabu,(18/3/2026).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong penguatan kewenangan Satgas di daerah.

Tujuannya jelas: agar pelanggaran, terutama terkait penggunaan anggaran, bisa langsung ditindak tanpa harus menunggu instruksi dari pusat.

Di sisi lain, Anam mengapresiasi mulai munculnya peran publik dalam pengawasan.

Ia menyebut, sejak pertengahan Maret, BGN telah menutup 1.512 SPPG di wilayah Jawa salah satunya dipicu oleh laporan masyarakat.

Namun ia mengingatkan, kritik publik jangan berhenti di level viral.

“Jangan cuma rame di TikTok atau Facebook. Kalau ada temuan, dokumentasikan tanggal, lokasi, bukti lalu laporkan ke kanal resmi. Itu baru berdampak,” tandasnya.

Menurut Anam, masyarakat punya kekuatan besar untuk ikut mengawal program ini, tentu dengan mekanisme yang tepat.

Misalnya, saat menemukan menu tidak layak, warga bisa langsung memotret, mencatat detail kejadian, dan melaporkannya secara resmi.

“Kalau itu dilakukan, masyarakat bukan cuma penonton. Tapi jadi bagian dari sistem pengawasan,” tegasnya lagi.

Pesannya jelas: program besar dengan anggaran fantastis tak boleh berjalan tanpa kontrol ketat. Jika kewenangan Satgas masih terbatas, maka publik harus ikut turun tangan.

Sebab ketika pengawasan lemah, yang dirugikan bukan hanya negara tapi juga masyarakat seharusnya menerima manfaat.

Jurnalis: Tim Redaksi.