Hari Pahlawan di Ponorogo Memanas, Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD, Desak Presiden Evaluasi Kebijakan

Ratusan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Ponorogo, Selasa (10/11/2026). Dalam momentum Hari Pahlawan, mereka menyuarakan tuntutan evaluasi kebijakan fiskal, penegakan supremasi sipil, hingga transparansi program pemerintah. (Foto: Priyam)

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO. Peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, diwarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Ponorogo.

Mereka membawa sederet tuntutan mulai dari evaluasi kebijakan fiskal, penegakan supremasi sipil, hingga transparansi program pemerintah.

Aksi massa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ponorogo tergabung dalam Aliansi Kaum Muda Melawan tersebut sempat diwarnai ketegangan setelah seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD dinilai meremehkan aksi mahasiswa.

Situasi sempat memanas ketika peristiwa tersebut memancing emosi peserta aksi. Aparat kepolisian bersama sejumlah anggota DPRD kemudian berupaya menenangkan massa.

Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah.

Di antaranya meminta peninjauan ulang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), stabilisasi kebijakan fiskal, serta evaluasi survei pendataan desil dan ketimpangan ekonomi masyarakat.

Mereka juga mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Selain itu, mahasiswa meminta pengusutan tuntas terhadap perusahaan maupun pejabat pemerintahan diduga terlibat dalam persoalan tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Ahmad Nizar, mengatakan mahasiswa menyoroti kebijakan fiskal serta persoalan penegakan hukum dan supremasi sipil.

“Rakyat hari ini menghadapi kebingungan terkait kepastian hidup dan kebijakan pajak. Kami meminta kebijakan fiskal dievaluasi dan distabilkan kembali, termasuk pemborosan APBN, pengamanan supremasi hukum, serta penghapusan militerisme di wilayah sipil,” ungkapnya.

Nizar berharap pemerintah daerah Ponorogo ikut mengawal aspirasi mahasiswa serta menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi mahasiswa. Menurutnya, tuntutan tersebut akan dipilah sesuai kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

DPRD, lanjut Dwi Agus, akan membicarakan persoalan terkait kewenangan daerah bersama Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah. Adapun tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat bakal diteruskan kepada pihak berwenang.

Mahasiswa juga meminta kesempatan bertemu Plt kepala daerah dalam waktu satu pekan agar dapat menyampaikan langsung seluruh tuntutan sekaligus memperoleh tanggapan pemerintah daerah.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendapat tanggapan dari pimpinan DPRD, aksi unjuk rasa berakhir kondusif.**

Jurnalis: Priyam.