Tambang Galian C Di Magetan Disorot Lagi, DPRD Jatim Minta Penertiban Total: Warga Jangan Jadi Korban

Anggota DPRD Jawa Timur Diana Sasa meninjau langsung aktivitas tambang galian C di lapangan. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil sekaligus menindaklanjuti keluhan warga terkait dampak lingkungan dan infrastruktur di sekitar lokasi.

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Aktivitas tambang galian C di Desa Taji, Kecamatan Karas kembali jadi sorotan.

Keluhan warga makin ramai, mulai dari debu yang tak kunjung reda, jalan rusak akibat lalu lalang truk, hingga kekhawatiran soal batas lahan yang mulai kabur.

Situasi ini bikin Anggota DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, turun langsung ke lokasi untuk cek kondisi di lapangan.

Dari hasil peninjauan, persoalan yang muncul ternyata tidak sesederhana yang terlihat di permukaan.

“Keluhan warga bukan cuma debu. Jalan terdampak aktivitas angkutan, dan mulai ada kekhawatiran patok batas lahan hilang. Ini jelas merugikan warga,” ujar Diana.

Temuan itu juga bukan kasus tunggal. Diana menyebut, persoalan serupa muncul di beberapa titik lain di Kecamatan Karas, termasuk Desa Ginuk.

“Artinya ini ada pola. Dampaknya dirasakan di lebih dari satu desa, jadi harus ditangani serius,”ungkap Sasa.

Menindaklanjuti hal itu, ia langsung berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur untuk memastikan status perizinan sekaligus mendorong pengawasan yang lebih ketat.

Menurut Diana, aktivitas tambang memang bagian dari kebutuhan pembangunan. Tapi, ada aturan yang wajib dipatuhi dan tidak bisa ditawar.

“Usaha boleh jalan, tapi harus tertib. Jangan sampai aktivitas ekonomi malah jadi beban buat masyarakat sekitar,” katanya.

Ia juga mengingatkan, polemik tambang di wilayah Karas bukan hal baru.

Aktivitas di lokasi tersebut sempat dihentikan sebelumnya karena persoalan izin, namun kini kembali berjalan sementara sejumlah pertanyaan warga belum sepenuhnya terjawab.

“Jangan sampai muncul kesan, aktivitas sudah jalan duluan, sementara perizinan dan pengawasan baru menyusul,” paparnya.

Di sisi lain, Diana menyinggung dinamika di sektor energi dan sumber daya mineral yang belakangan jadi perhatian publik.

Kasus hukum terkait perizinan di lingkungan ESDM Jawa Timur, menurutnya, harus jadi alarm untuk pembenahan.

“Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola. Harus lebih transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ke depan, DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas tambang di berbagai daerah.

“Sederhana sebenarnya: usaha tetap jalan, tapi aturan ditegakkan dan masyarakat dilindungi,” pungkasnya.

Jurnalis: Tim Redaksi.