Sistem ‘Anti Kongkalikong’ Anggaran Hambat Penyerapan?

Suarakumandang.com,BERITA NGAWI. Perubahan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah, dari sistem manual berganti sistem aplikasi yang pernah dikeluhkan dan menyulitkan para petugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD ) dalam upaya menyerap anggaran sudah mulai terkikis.

Sebelumnya sejak instrumen penyerapan anggaran melaui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hingga yang terbaru yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD), para OPD ini  menganggap sistem yang dibuat untuk menekan resiko korupsi dan pungli ini mengganggu penyerapan anggaran tahun 2021.

Seperti yang pernah di ungkap oleh salah satu petugas OPD yang berada dilingkup Dinas Koperasi jika sistem aplikasi ini awalnya membingungkan, meski akhirnya pengajuan anggaranya kini sudah tinggal menunggu waktu.

“Sistem ini membutuhkan waktu untuk bisa diadaptasi oleh kami, sedangkan tuntutan untuk segera membuat pengajuan menjadi target agar ada penyerapan, dan ini bisa jadi hambatan,” kata seorang sumber di bagian keuangan dari dinas ini.

Namun anggapan itu dibantah oleh Sekertaris Daerah ( Sekda) Ngawi, Moch. Sodiq Triwidiyanto, dan kesulitan  yang dihadapi OPD hanya diawal saja.

“Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, kendala tersebut bisa diselesaikan dengan sosialisasi informasi pengelolaan keuangan daerah kepada petugas dari setiap OPD.” kata Sodiq kepada jurnalis suara kumandang, Kamis, ( 24/06/2021).

“Memang di bulan-bulan awal, terdapat satu gangguan berupa aturan yang harus disesuaikan yaitu refocusing tepatnya pada bulan Pebruari 2021 yang lalu, sehingga harus dilakukan perubahan penyusunan anggaran yang sudah disusun dari awal, dan hal tersebut membutuhkan waktu beberapa saat.” terangnya.

Memperkuat sinyalemen kemampuan ASNnya dalam mengadaptasi sistem ini Sodiq mengklaim jika evaluasi dari pusat yang sudah dilakukan, membuktikan bahwa serapan anggaran untuk Ngawi masih di atas Pusat dan daerah-daerah yang lain.

“Setelah dilakukan beberapa penyesuaian dan koordinasi yang baik dengan OPD, ketertinggalan terhadap target yang saat ini baru berjalan 60 %, pengelolaan keuangan daerah dipastikan berjalan sebagaimana yang ditarget, dan Pemerintah Kabupaten Ngawi optimis serapan anggaran di pertengahan tahun dan diakhir tahun kembali normal,” tutup Sodiq.

Bagaimanapun juga sistem aplikasi keuangan akan terus bergulir seiring waktu untuk mencegah ‘main mata’ oknum seperti tradisi manual, tinggal kesiapan dari SDM pelaksana OPD untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan, atau niatan untuk tetap berada di era manual.

Jurnalis:  Ahmad Hakimi.