Kursi Ketua DPRD Magetan Disorot, Aktivis: Pilih Berintegritas, Bukan karena Kekuatan Modal

Norman Susanto, aktivis sekaligus Ketua Lembaga Republik Damai Kabupaten Magetan.

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Proses penentuan Ketua DPRD Kabupaten Magetan menjadi sorotan publik.

Di tengah upaya memulihkan kepercayaan masyarakat pasca kasus hukum yang menyeret pimpinan dewan sebelumnya, muncul berbagai isu yang berkembang terkait mekanisme penentuan pimpinan legislatif yang baru.

Aktivis sekaligus Ketua Lembaga Republik Damai (REDAM) Kabupaten Magetan, Norman Susanto, meminta seluruh proses berjalan transparan, profesional, dan terbebas dari praktik politik transaksional yang berpotensi mencederai marwah lembaga legislatif.

Menurut Norman, masyarakat saat ini tidak hanya menyoroti siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD, tetapi juga bagaimana proses menuju kursi tersebut berlangsung.

“Saya berharap siapapun yang nantinya menjadi Ketua DPRD Magetan adalah sosok yang bersih, berintegritas, dan mampu menjalankan amanah rakyat dengan baik.

Jangan sampai proses politik yang sedang berjalan justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Norman mengaku menerima berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait proses penentuan Ketua DPRD Magetan.

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan, kata dia, adalah adanya dugaan bahwa peluang calon ditentukan oleh besarnya kontribusi atau dukungan tertentu kepada partai.

Tak hanya itu, beredar pula informasi mengenai dugaan penyediaan aset berupa sebidang lahan, kendaraan operasional, hingga sejumlah uang yang nilainya disebut tidak sedikit dan dikaitkan dengan proses penentuan pimpinan DPRD.

Meski demikian, Norman menegaskan seluruh informasi tersebut masih berupa isu yang berkembang di masyarakat dan harus dibuktikan melalui fakta serta mekanisme hukum yang berlaku.

“Benar atau tidaknya tentu harus dibuktikan. Namun ketika isu seperti ini sudah menjadi pembicaraan publik, maka transparansi menjadi harga mati. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya apakah yang sedang dicari adalah pemimpin terbaik atau justru yang memiliki modal terbesar,” tegasnya.

Menurutnya, masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi jalannya proses politik.

Karena itu, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun hukum.

Ia menilai momentum pergantian Ketua DPRD seharusnya menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Magetan, bukan malah melahirkan polemik baru yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

“Yang dibutuhkan rakyat adalah pemimpin yang lahir dari kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak. Bukan pemimpin yang dipersepsikan lahir dari transaksi atau kekuatan modal. Kalau persepsi itu sampai berkembang, yang rugi bukan hanya partai, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD,” katanya.

Norman juga mengaku telah menyiapkan jaringan relawan dan mitra di sejumlah daerah di Jawa Timur untuk ikut memantau proses tersebut sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat.

“Kami akan mengawasi proses ini. Jika di kemudian hari ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang didukung bukti yang cukup, tentu akan kami laporkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Norman berharap DPC PKB Magetan hingga jajaran partai di tingkat provinsi dan pusat benar-benar mengedepankan kapasitas, integritas, serta rekam jejak calon dalam menentukan Ketua DPRD Magetan.

“Saya berharap keputusan yang diambil partai didasarkan pada kompetensi dan kemampuan calon dalam memimpin lembaga legislatif, bukan karena faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.

Pada akhirnya, Norman berharap proses penentuan Ketua DPRD Magetan dapat menjadi contoh politik yang sehat, transparan, dan bermartabat.

“Publik tentu menginginkan pemimpin yang lahir dari proses yang bersih. Kepercayaan rakyat terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Karena itu, jangan sampai integritas kalah oleh kekuatan modal,” pungkasnya. **

Jurnalis: TIM

“

“

I