MPP Bertambah, Inovasi Dipamerkan: Pemkab Magetan Kebagian Panggung, PR Masih Menggunung

Wakil Bupati Magetan menerima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB dalam seremoni reformasi birokrasi di Jakarta, Senin (15/12/2025)

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN .Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar seremoni reformasi birokrasi di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Agenda rutin nan meriah ini ditandai dengan peresmian sembilan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, sekaligus penganugerahan Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik kepada sejumlah instansi yang dinilai paling kreatif melayani masyarakat.

Dari deretan daerah yang naik panggung, Pemerintah Kabupaten Magetan ikut mencuri sorotan. Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menerima langsung penghargaan dari Menteri PANRB Rini Widyantini. Tepuk tangan pun mengalir, meski publik berharap riuh aplaus itu tak berhenti sebagai gema di ruang acara belaka.

Pemkab Magetan diganjar penghargaan berkat inovasi Puskesmas Panekan bertajuk “Puskesmas Panekan Hunter TB dan Stunting (Puspa Hunting)”. Namanya terdengar agresif—seagresif persoalan yang dibidik: tuberkulosis (TB) dan stunting, dua penyakit kronis yang selama tiga tahun berturut-turut menghantui wilayah tersebut.

Menariknya, inovasi ini diklaim lahir bukan dari ruang rapat ber-AC, melainkan dari kenyataan pahit di lapangan. Tingginya angka TB dan stunting memaksa Puskesmas Panekan mengambil jalan berbeda: pendekatan terintegrasi, memburu kasus secara aktif, dan tidak sekadar duduk manis menunggu pasien datang. Sebuah langkah yang patut diapresiasi—sekaligus tamparan halus bahwa masalah kesehatan dasar tak bisa dituntaskan dengan spanduk dan slogan.

Di sisi lain, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan kehadiran MPP seharusnya menjadi simbol birokrasi ramah, bukan labirin pelayanan yang melelahkan. Hingga kini, 296 MPP telah berdiri di seluruh Indonesia. Dengan tambahan sembilan MPP baru, pemerintah mengklaim akses pelayanan terintegrasi kian meluas.

“Kita akan terus mendorong agar Mal Pelayanan Publik betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hari ini kita resmikan sembilan MPP baru, melengkapi 296 MPP yang telah ada,” ujar Rini.

Ia menambahkan, reformasi birokrasi tak boleh berhenti pada angka, piagam, dan seremoni. Targetnya sederhana tapi menantang: birokrasi dikenal karena kemudahan layanan, bukan karena kerumitan prosedur.

Penghargaan yang diterima Pemkab Magetan tentu menjadi catatan positif. Namun publik menunggu kelanjutannya: apakah inovasi seperti Puspa Hunting benar-benar menurunkan angka TB dan stunting, atau hanya akan menjadi etalase prestasi tahunan.

Sebab, reformasi sejati bukan soal piagam di dinding, melainkan dampak nyata yang benar-benar dirasakan warga.

Jurnalis: Tim Redaksi/ Adv.