Lantik Lima Pejabat, Mas Dhito Dorong Pengisian Jabatan Kadis dan Tegaskan Akhir Zona Nyaman

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menjabat tangan pejabat yang baru dilantik sebagai simbol amanah dan komitmen pelayanan publik.

Suarakumandang.com, BERITA KEDIRI. Kekosongan jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang sempat berlarut akhirnya mulai ditata.

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Kamis (8/1/2026), melantik dan mengambil sumpah lima pejabat tinggi pratama sebagai bagian dari upaya merapikan struktur birokrasi.

Mas Dhito secara terbuka menyinggung persoalan jenjang karier aparatur sipil negara yang dinilainya masih terlalu panjang dan minim regenerasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat roda pemerintahan berjalan lamban jika terus bergantung pada pelaksana tugas.

Sorotan tajam diarahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar lebih serius menyiapkan kaderisasi jabatan.

“Kepala BKPSDM sudah saya lantik. Setelah ini akan saya rapatkan, khususnya terkait Plt agar segera diisi pejabat definitif,” ujar Mas Dhito.

Jabatan Kepala BKPSDM kini diemban Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri. Penunjukan ini sekaligus menjadi ujian awal untuk mempercepat pengisian jabatan struktural yang masih kosong.

Selain itu, Subur Widono dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial, Mustika Prayitno Adi menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

Mohamad Nizam Subekhi dipercaya memimpin Dinas Perhubungan, serta Wirawan ditunjuk sebagai Inspektur Kabupaten Kediri.

Pelantikan ini tak berhenti pada pergantian posisi. Mas Dhito langsung membebani para pejabat baru dengan pekerjaan rumah yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.

Dinas Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta membenahi potensi kebocoran retribusi.

Dinas Sosial ditugasi memperbaiki akurasi data kemiskinan sekaligus mempercepat penyaluran bantuan sosial.

Sementara Inspektorat ditarget meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Tak hanya itu, peringatan juga dilayangkan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah.

“Jangan merasa berada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito, seraya menegaskan mutasi akan dilakukan bagi pejabat dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja.

Langkah ini menandai babak baru penataan birokrasi di Kabupaten Kediri. Namun bagi publik, pelantikan bukanlah garis akhir.

Yang ditunggu adalah pembuktian: apakah rotasi jabatan ini benar-benar mempercepat pelayanan, atau sekadar merapikan kursi tanpa mengubah cara kerja.

Jurnalis: Tim redaksi.