32 Dapur MBG di Ponorogo Berhenti Beroperasi, Dana VA dan Pengolahan Limbah Jadi Sorotan

Petugas Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satgas BGN Ponorogo melakukan pengecekan dan evaluasi di salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Sabtu (13/6/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas, termasuk sistem pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya, telah memenuhi standar operasional sebelum kembali diizinkan beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO. Sebanyak 32 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, saat ini tidak beroperasi.

Dari total 85 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, 21 dapur berhenti karena kendala dana virtual account (VA), sedangkan 11 lainnya disuspend atau dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

Data tersebut disampaikan Satuan Tugas (Satgas) BGN Ponorogo saat ditemui pada Sabtu (13/6/2026).

Kondisi tersebut membuat puluhan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara tidak dapat melayani ribuan penerima manfaat di sejumlah wilayah.

Salah satu SPPG yang dihentikan sementara berada di Desa Ketro, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.

Dapur yang sebelumnya melayani sekitar 2.000 penerima manfaat itu telah berhenti beroperasi selama kurang lebih dua pekan.

Penghentian operasional dilakukan setelah ditemukan pengelolaan limbah yang dinilai belum sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan BGN.

Akibatnya, aktivitas dapur dihentikan sementara hingga proses pembenahan selesai dilakukan.

Kondisi serupa juga terjadi pada SPPG Mangkujayan, Ponorogo. Operasional dapur tersebut dihentikan sementara karena belum memenuhi sejumlah ketentuan teknis yang menjadi syarat pelaksanaan program MBG.

Berdasarkan data Satgas BGN Ponorogo, dari 32 dapur yang tidak beroperasi, sebanyak 21 unit menghentikan kegiatan secara mandiri karena persoalan pendanaan, terutama terkait virtual account yang belum mencukupi kebutuhan operasional.

Sementara itu, 11 dapur lainnya disuspend langsung oleh BGN setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah sistem pengolahan limbah yang belum memenuhi ketentuan.

Ketua Satgas BGN Ponorogo, Harjono, mengatakan penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari proses pembenahan agar seluruh fasilitas dapat memenuhi standar yang telah ditentukan.

Menurutnya, sejumlah pengelola saat ini sedang melakukan perbaikan, termasuk pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas pendukung lainnya.

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, pihaknya akan melaporkan hasil perbaikan kepada BGN untuk dilakukan peninjauan ulang.

“Penghentian ini sifatnya sementara. Jika seluruh persyaratan sudah dipenuhi, kami akan mengajukan kembali kepada BGN untuk dilakukan evaluasi dan dibuka kembali. Karena keberadaan SPPG ini sangat bermanfaat bagi para penerima manfaat,” kata Harjono.

Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat dua SPPG yang telah menyelesaikan proses pembenahan dan sedang mengajukan peninjauan kembali kepada BGN agar dapat segera beroperasi.

Harjono menegaskan bahwa penghentian sementara tidak berarti pencabutan izin secara permanen.

Pengelola masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kekurangan sesuai hasil evaluasi yang telah disampaikan.

Sementara itu, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Njoto Suwignyo, menjelaskan bahwa kebijakan suspend merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, BGN akan membuka kembali operasional dapur yang disuspend apabila seluruh kriteria dan petunjuk teknis telah dipenuhi oleh pengelola.

“Begitu seluruh kriteria sesuai petunjuk teknis terpenuhi, tentu akan kami buka kembali. Yang terpenting adalah fasilitas yang digunakan benar-benar memenuhi standar sehingga makanan yang didistribusikan tetap berkualitas dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi penerima manfaat,” ujar Njoto.

Ia menambahkan, BGN akan terus melakukan pendampingan terhadap pengelola dapur yang sedang melakukan pembenahan agar proses perbaikan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Penutupan sementara sejumlah SPPG tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi untuk memastikan kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.

BGN berharap seluruh pengelola dapat segera memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga pelayanan kepada penerima manfaat dapat kembali berjalan normal.

Dengan adanya proses pembenahan tersebut, program MBG di Ponorogo diharapkan dapat terus berjalan dengan kualitas pelayanan yang lebih baik, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.**

Jurnalis: Tim Redaksi.