SPPG Mati, Ekonomi Ikut Sepi, Emak-emak, Petani hingga Peternak Datangi DPRD Ponorogo, Minta Program MBG Jalan Lagi

Ratusan emak-emak bersama petani menggelar aksi damai menuntut agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera kembali beroperasi. Mereka berharap layanan tersebut dapat kembali berjalan demi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO. Penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ternyata tak hanya berdampak pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di mata petani, peternak, pelaku UMKM, hingga emak-emak di Ponorogo, berhentinya program tersebut ikut membuat denyut ekonomi desa melambat.

Tak ingin hanya mengeluh di warung kopi, ratusan warga yang didominasi emak-emak, petani, peternak, dan pelaku UMKM memilih menyampaikan aspirasi secara langsung melalui aksi damai di depan Kantor DPRD Ponorogo, Jumat (3/7/2026).

Dengan membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, mereka meminta DPRD Ponorogo mendorong pemerintah pusat agar SPPG kembali beroperasi.

Menurut mereka, selama MBG berjalan, hasil panen dan produk peternakan memiliki pasar yang jelas sehingga harga komoditas ikut terdongkrak.

Kini, situasinya berubah. Telur menumpuk di kandang, sayur menunggu pembeli, sementara harga jual terus merosot.

Bagi para petani dan peternak, kondisi itu bukan sekadar angka di pasar, tetapi menyangkut keberlangsungan dapur keluarga.

Koordinator aksi, Purwanto Gapung, mengatakan program MBG sejatinya telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat bawah.

Karena itu, jika ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan menghentikan seluruh program.

“Ekonomi masyarakat bawah mulai tumbuh. Hasil pertanian terserap, hasil peternakan juga terserap, tenaga kerja ikut terbuka. Kalau ada masalah teknis, silakan dievaluasi. Kalau ada yang korupsi, tindak tegas. Tapi jangan programnya yang dihentikan,” tegas Purwanto saat berorasi.

Menurut peserta aksi, belakangan muncul berbagai kritik terhadap operasional SPPG di sejumlah daerah akibat dugaan penyimpangan maupun persoalan tata kelola.

Namun mereka berharap pemerintah tidak menyamaratakan persoalan tersebut hingga berujung pada penghentian program yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat kecil.

Keluhan paling terasa datang dari peternak ayam petelur. Mereka mengaku harga telur kini jatuh jauh di bawah biaya produksi akibat berkurangnya serapan pasar.

Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Ponorogo, Ahmad Syarbii, mengatakan kondisi itu membuat peternak berada dalam situasi sulit.

“Telur di kandang menumpuk karena serapan berkurang. Sekarang harga eceran sekitar Rp 20 ribu per kilogram, padahal supaya tidak rugi minimal Rp 24.500 per kilogram. Kalau terus seperti ini, banyak peternak bisa gulung tikar,” ujarnya.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

Setelah menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa diterima anggota DPRD Ponorogo untuk berdialog.

Usai audiensi, massa membubarkan diri dengan harapan DPRD dapat meneruskan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.

Mereka meminta evaluasi terhadap pelaksanaan SPPG dilakukan secara menyeluruh apabila memang ditemukan pelanggaran, namun program yang dinilai mampu menyerap hasil pertanian, peternakan, dan menggerakkan UMKM tetap dilanjutkan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat maupun pihak terkait mengenai tuntutan peserta aksi dan kelanjutan operasional SPPG. *..

Jurnalis: Priyam.