Videotron Rp 3,5 Miliar Disorot Banggar: Pajaknya Cuma Rp 245 Juta Setahun, Balik Modal Kapan

Anggota DPRD Magetan fraksi Partai Golkar Didik Haryono

Suarakumandang.com, BERITA MAGETAN. Anggaran miliaran rupiah kembali bikin meja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Magetan panas.

Usulan pengadaan videotron di Pasar Sayur senilai Rp 3,5 miliar mendapat sorotan tajam dari Fraksi Golkar.

Anggota Banggar DPRD Magetan dari Fraksi Golkar, Didik Haryono, secara tegas menyatakan menolak usulan tersebut.

Ia menilai rencana pengadaan videotron itu belum menunjukkan alasan ekonomi cukup rasional, terlebih pendapatan pajak reklame videotron di Magetan disebut hanya sekitar Rp245 juta per tahun.

“Menurut saya tidak rasional sekali,” tegas Didik dalam rapat Banggar DPRD Magetan, Kamis (20/8/2026).

Jika angka tersebut dibandingkan secara sederhana, investasi Rp 3,5 miliar membutuhkan waktu sekitar 14 tahun lebih untuk menyamai nilai investasi hanya dari pendapatan pajak reklame Rp 245 juta per tahun.

Itu pun belum menghitung biaya listrik, perawatan, operator hingga potensi kerusakan perangkat.

Didik pun mempertanyakan efektivitas pengadaan aset tersebut. Jangan sampai uang rakyat sudah keluar miliaran rupiah, tetapi manfaat ekonomi justru jalan di tempat.

“Pengadaan videotron itu sampai Rp3,5 miliar. Kira-kira butuh berapa tahun sampai rusak, itu tidak akan dapat pengembaliannya untuk menutupi itu. Tidak produktif dan boros,” ujar Didik akrab disapa Dhy.

Menurut Didik, Pemerintah Daerah semestinya lebih selektif dalam menyusun prioritas belanja.

Setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat jelas bagi masyarakat dan tidak sekadar mengejar proyek fisik.

Selain videotron, Banggar juga membahas usulan pengadaan kendaraan operasional camat dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.

Untuk kebutuhan kendaraan camat, Didik mengaku memahami kondisi di lapangan. Sebab, sejumlah kendaraan dinas camat memang sudah mengalami kerusakan dan membutuhkan penggantian.

“Kalau mobil camat, bagi saya memang kondisi mobil camat itu sudah banyak yang rusak,” katanya.

Namun, kebutuhan tersebut tetap perlu dihitung secara cermat agar pengadaan tidak menjadi beban baru bagi APBD.

Sorotan Banggar ini menjadi pengingat sederhana: APBD bukan dompet tanpa batas.

Ketika kebutuhan pelayanan publik masih beragam, setiap rencana belanja miliaran rupiah idealnya diuji dulu manfaat, urgensi, serta kemampuan memberikan nilai tambah bagi daerah.

Videotron boleh menyala terang. Tapi jangan sampai lampunya terang, sementara logika anggarannya malah redup.**

Jurnalis: Tim redaksi.