Mitra SPPG Ponorogo Pusing, Aturan BGN Berubah, Relawan Terancam Jadi Korban, Gaji Cuma Rp 50 Ribu Sehari

MUSYAWARAH – Sebanyak 35 mitra SPPG anggota HMD GEMAS Kabupaten Ponorogo mengikuti rapat membahas perubahan kebijakan dan petunjuk teknis (juknis) BGN terkait biaya operasional serta jumlah relawan dapur MBG di Joglo Srikandi, Kelurahan Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Ponorogo.

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO, Perubahan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait biaya operasional dan jumlah relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat 35 mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, kelimpungan.

Dampak paling terasa bukan sekadar pada pengelolaan dapur, melainkan kesejahteraan relawan.

Sejumlah pekerja kini harus menerima upah hanya Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per hari akibat keterbatasan anggaran operasional.

Kondisi tersebut mencuat dalam musyawarah 35 mitra SPPG anggota Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS) di Joglo Srikandi, Kelurahan Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Ponorogo, Senin (9/11/2026).

Ketua HMD GEMAS Ponorogo, Sugeng Hariyono, mengatakan perubahan petunjuk teknis (juknis) BGN dalam waktu relatif singkat membuat mitra kesulitan menyesuaikan pengelolaan dapur, terutama terkait pembiayaan tenaga kerja.

“Terakhir adalah aturan relawan dihimbau untuk dikurangi sesuai kapasitas penerima manfaat atau ompreng keluar. Itu membuat kami pusing,” ungkap Sugeng, Selasa (10/11/2026).

Menurut Sugeng, persoalan bermula dari perubahan skema pembiayaan dapur. Kebijakan sewa dapur sebelumnya dihilangkan, kemudian biaya operasional ikut mengalami perubahan perhitungan.

Sebelumnya, biaya sewa dapur masuk komponen biaya tetap sebesar Rp 6 juta per hari. Namun, skema tersebut kemudian diubah menyesuaikan jumlah penerima manfaat, dihitung Rp 2.000 per ompreng.

“Sudahlah, sebenarnya kami semua mengeluh. Modal kami kembali kapan? Tetapi pada akhirnya teman-teman menerima kebijakan tersebut,” ujarnya.

Persoalan semakin pelik ketika skema biaya operasional kembali berubah. Perhitungan sebelumnya menggunakan add cost, kemudian menjadi fixed cost berdasarkan jumlah ompreng atau penerima manfaat, dengan hitungan Rp 3.000 per ompreng.

Sugeng menyebut perubahan tersebut berdampak langsung pada kemampuan mitra membayar relawan.

Pada awal operasional, setiap dapur diminta menyediakan hingga 47 tenaga relawan. Mereka sudah bekerja dan menjalankan tugas masing-masing.

Namun, ketika jumlah relawan harus disesuaikan dengan kapasitas penerima manfaat, anggaran tersedia tidak lagi mencukupi.

“Uang dari jumlah ompreng diproduksi untuk membayar relawan ini sangat sulit. Solusinya mengurangi relawan. Tetapi kalau harus mengurangi pekerja, hati kami tidak tega. Mereka sudah bekerja, tiba-tiba dikurangi atau di-PHK,” tuturnya.

Sugeng mengungkapkan, para relawan juga telah diajak bermusyawarah. Mereka memilih tetap bekerja meski harus menerima pembagian upah lebih kecil daripada sebelumnya.

“Kalau sejak awal juknis tidak memakai 47 relawan, barangkali tidak menjadi masalah. Sekarang ada gaji sehari Rp 60.000, bahkan Rp 50.000. Ini menjadi keprihatinan bersama,” tambahnya.

Ia menegaskan persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi keuntungan atau kerugian mitra. Ada puluhan pekerja di setiap dapur bergantung pada penghasilan dari program MBG.

Dalam musyawarah tersebut, Sugeng juga menyampaikan keprihatinannya setelah mendengar kabar seorang relawan SPPG di Nganjuk diduga mengakhiri hidup setelah mengalami persoalan pekerjaan.

Informasi tersebut, menurutnya, semakin menguatkan pentingnya memperhatikan kondisi relawan. Namun, ia tidak menyebut adanya hubungan sebab-akibat antara kebijakan BGN dan peristiwa tersebut.

“Kalau kerugian untuk mitra, mungkin kami masih bisa menanggung. Tetapi kalau sudah menyangkut relawan, rasanya tidak sampai hati,” katanya.

Sugeng menegaskan, mitra HMD GEMAS berupaya mempertahankan seluruh relawan agar tetap bekerja tanpa pengurangan tenaga maupun sistem sif. Konsekuensinya, upah diterima pekerja menjadi sangat minim.

Ia berharap BGN mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, terutama perhitungan biaya operasional dan kebutuhan tenaga kerja di setiap dapur.

“Harapan kami ada kaji ulang. Intinya, relawan jangan dijadikan korban. Mereka benar-benar membutuhkan pekerjaan. Awalnya mereka senang bisa bekerja di dapur, anaknya mendapat makan di sekolah, ibunya bisa bekerja. Hari ini justru mereka berduka,” urainya.

Momon: Dapur Berkapasitas 1.600 Porsi Ikut Terbebani

Keluhan serupa disampaikan Momon, salah satu mitra SPPG di Ponorogo. Ia mengaku kebijakan baru membuat mitra kesulitan membagi anggaran operasional, terutama bagi dapur dengan jumlah penerima manfaat di bawah 2.000 orang.

Momon mencontohkan dapur miliknya saat ini memproduksi sekitar 1.600 porsi makanan setiap hari. Meski demikian, insentif dari mitra tetap diberikan penuh, sementara upah relawan menjadi sangat minim ketika dibagikan kepada seluruh pekerja.

“Kalau kami mau memecat karyawan juga tidak memungkinkan. Apalagi dapur dengan penerima manfaat di bawah 2.000, semuanya serba sulit,” jelasnya.

Menurut Momon, pekerjaan dapur MBG tidak bisa sekadar dihitung berdasarkan jumlah ompreng. Ada rangkaian pekerjaan membutuhkan tenaga cukup, terutama proses pencucian dan sterilisasi peralatan makan.

Ia mencontohkan proses pencucian ompreng harus melalui beberapa tahapan, mulai penggunaan air sabun, pembilasan dengan air bersih, air panas, hingga proses pengovenan.

“Kalau dipraktikkan, rasanya kesulitan kalau jumlah relawan dikurangi. Pekerjaan tetap banyak, sementara tenaga kerja berkurang. Kami mohon kebijakannya diatur ulang,” pungkasnya.

Musyawarah 35 mitra SPPG tersebut menjadi bentuk kegelisahan pelaku pengelola dapur MBG di Ponorogo. Mereka berharap evaluasi BGN tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat dan biaya operasional, tetapi juga kebutuhan tenaga kerja serta keberlangsungan penghasilan relawan.

Caption foto:

PUSING! Sebanyak 35 mitra SPPG anggota HMD GEMAS Ponorogo bermusyawarah membahas perubahan petunjuk teknis BGN di Joglo Srikandi, Kelurahan Patihan Kidul, Kecamatan Siman, Senin (9/11/2026).

Perubahan skema biaya operasional dan jumlah relawan membuat mitra kesulitan mengatur anggaran, bahkan sejumlah pekerja dilaporkan hanya menerima upah Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per hari. *

Jurnalis: Priyam.

(