Geotermal Ngebel Ponorogo Ditolak, Aktivis dan Mahasiswa Bentangkan Banner, Soroti Ancaman Lingkungan

Aktivis lingkungan dan mahasiswa membentangkan banner penolakan proyek geothermal di kawasan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes sekaligus desakan agar pemerintah mengevaluasi rencana proyek panas bumi.

Suarakumandang.com, BERITA PONOROGO. Peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, di Kabupaten Ponorogo tak sekadar diwarnai seremoni.

Sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa justru turun menyuarakan penolakan terhadap proyek geothermal atau panas bumi di kawasan Ngebel.

Mereka membentangkan banner berisi pernyataan sikap bersama di Gapura Selamat Datang Kota Ponorogo, tepatnya di sekitar Patung Sukowati.

Aksi tersebut menjadi bentuk kritik terbuka terhadap rencana pengembangan proyek geothermal di kawasan Gunung Wilis.

Gabungan organisasi mahasiswa dan komunitas lingkungan itu terdiri dari GMNI, HMI, PMII, serta Komunitas Hijau Lestari.

Mereka menilai rencana proyek panas bumi perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dikhawatirkan berdampak terhadap kawasan resapan air, hutan, vegetasi, hingga sumber mata air.

Ketua GMNI Ponorogo, Athaariq Deyan Fadhilah, mengatakan pemilihan momentum Hari Pahlawan bukan sekadar kegiatan seremonial.

Pihaknya ingin mengisi peringatan tersebut melalui gerakan menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Hari Pahlawan tidak hanya kami peringati dengan upacara atau kegiatan seremonial. Kami memilih memperingatinya dengan perlawanan dan perjuangan, salah satunya melalui pemasangan banner pernyataan sikap bersama menolak proyek geothermal di Ngebel,” ungkap Athaariq.

Menurutnya, salah satu persoalan serius terletak pada potensi terganggunya kawasan resapan air di Ngebel dan Gunung Wilis.

Kawasan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat Ponorogo dan daerah sekitarnya.

Dampaknya, kata dia, dikhawatirkan tidak hanya dirasakan masyarakat Ponorogo, tetapi juga wilayah Madiun, Nganjuk, hingga Kediri.

Athaariq mendesak pemerintah mengevaluasi rencana proyek tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas.

“Tuntutan kami agar proyek ini dievaluasi kembali. Jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan terhadap aturan, harus segera diproses. Sikap kami jelas, proyek geothermal di Ngebel harus dihentikan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Hijau Lestari Ponorogo, Endang Widayati, menilai rencana pengembangan geothermal perlu mendapat perhatian serius.

Ia mengkhawatirkan aktivitas proyek dapat menambah tekanan terhadap ekosistem di kawasan Gunung Wilis.

Berdasarkan kajian dan diskusi bersama sejumlah elemen masyarakat, Endang menyebut terdapat kekhawatiran mengenai dampak aktivitas pertambangan dan pengembangan geothermal terhadap ruang hidup masyarakat, vegetasi, serta kondisi hutan.

“Hal kami khawatirkan adalah semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat di Ngebel. Kami juga mencermati potensi matinya tumbuh-tumbuhan, kerusakan hutan, hingga ancaman longsor apabila aktivitas pertambangan dan proyek geothermal terus berlangsung tanpa memperhatikan kondisi geografis dan topografi wilayah,” ujarnya.

Endang juga menyoroti aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan sekitar Ngebel. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi sebelum pengembangan proyek panas bumi dilanjutkan.

Tak berhenti pada pemasangan banner, pihaknya mengaku telah menempuh jalur komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD Ponorogo.

Pada Oktober 2026, komunitas lingkungan bersama sejumlah elemen aktivis telah mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Ponorogo dan Plt Bupati Ponorogo. Surat tersebut berisi permohonan audiensi atau hearing untuk membahas persoalan proyek geothermal Ngebel.

Namun, hingga aksi pemasangan banner berlangsung, Endang mengaku belum menerima tanggapan atas permohonan tersebut.

“Teman-teman aktivis sudah melayangkan surat kepada DPRD dan Plt Bupati Ponorogo pada Oktober lalu untuk meminta hearing. Namun, sampai sekarang belum ada respons. Karena itu, kami melakukan aksi seperti ini agar persoalan lingkungan dan masa depan masyarakat Ngebel mendapat perhatian,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah daerah segera membuka ruang dialog dan memberikan respons terhadap aspirasi masyarakat.

Bagi para aktivis dan mahasiswa, persoalan geothermal Ngebel bukan semata urusan investasi energi.

Mereka menilai perlindungan kawasan resapan air, kelestarian Gunung Wilis, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat harus menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan proyek diambil.

Kini, tuntutan mereka mengarah pada satu hal: jangan sampai ambisi pengembangan energi mengabaikan persoalan ekologis dan suara masyarakat di sekitar kawasan proyek.**

Jurnalis: Priyam.