Mas Dhito Mengarahkan OPD Untuk Aktif Update Data

Suarakumandang.com, BERITA KEDIRI. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana minta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pemutakhiran secara berkala,

yang dapat dijadikan pedoman dalam menyusun kebijakan terkait alokasi anggaran.

“Dasar kita mengambil keputusan adalah data, sehingga anggaran tidak akan akurat jika pemutakhiran data tidak dilakukan,” kata Mas Dhito, sapaan akrab bupati, kepada seluruh pimpinan OPD dan direktur BUMD di Kabupaten Kediri, Senin (24/07/2023).

Mas Dhito menegaskan kembali pentingnya menjaga kemutakhiran data dan keakuratannya dalam proses penyusunan anggaran.

Ia menegaskan, orientasi kerja tidak diukur dari kemampuan menyerap anggaran dengan baik, tetapi dari hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Mari kita benar-benar fokus pada hasil,” katanya.

Mas Dhito mencontohkan, Biro Perumahan dan Permukiman (Perkim) harus terus memperbarui data rumah tidak layak huni (RTLH).

Dari 14.000 RTLH yang ada di Kabupaten Kediri, jumlahnya harus terus dimutakhirkan untuk mendapatkan angka yang akurat.

“Harus terus diupdate, hari ini sebenarnya ada 14.000. Tugas para camat segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa, mengecek berapa rumah tak berpenghuni yang tersisa di seluruh kecamatan,” ujarnya.

Selanjutnya, data tentang stunting juga harus diperbarui. Selain survei Kementerian Kesehatan, daerah perlu aktif memperbarui data melalui kegiatan penimbangan dan pengukuran bulanan.

Tak kalah penting, lanjut Mas Dhito, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan database program bantuan sosial pemerintah termasuk penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

“Daftar DTKS ini juga perlu diupdate secara berkala,” tegasnya.

Mas Dhito, mendorong setiap DPO untuk mengembangkan alternatif yang sesuai dengan tujuan operasional dan tidak bergantung pada APBD. Kedua alternatif tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi dan sumber lain yang wajar.

Dalam kaitan ini, Mas Dhito mencontohkan agar DTKS terus dimutakhirkan setiap bulan untuk menyempurnakan rencana PBI-JKN.

Selain itu, Kabupaten Kediri menargetkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95% pada Desember 2023.

 “Pimpinan camat meminta desa untuk rutin mengupdate usulan DTKS setiap bulannya,” kata Mas Dhito.

Seperti diketahui, Pemkab Kediri melalui Dinas Sosial telah mengajukan 38.119 orang untuk masuk DTKS guna menikmati program PBI-JKN.

Dari jumlah tersebut untuk Juli sudah mencapai 1.269 orang, sisanya 36.850 orang masih dalam daftar tunggu PBI-JKN.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kediri Moch. Salehudin menambahkan, kinerja CSU pada awal Juli tercatat sebesar 81,19% dan diperkirakan akan terus meningkat.

Disebutkan, ada beberapa indikator untuk mencapai tujuan UHC, antara lain peningkatan daftar tunggu PBI-JKN.

“Dengan demikian, camat bisa mengikuti rekomendasi dari desa,” tambahnya.

Jurnalis: Pendi.