SKI Artikel
Apa Reaksi Bupati Madiun Muhtarom Setelah Mafia CPNS Ditangkap Saber Pungli
Madiun.Suarakumandang,com-Bupati Madiun Muhtarom merasa kaget ada mafia Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tertangkap Tim Sauber Pungli, Kamis (26/01/2017) malam. Apalagi, diduga salah satu anggota komplotan seorang PNS di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Padahal, tahun lalu (2016) dan diawal tahun ini (2017) tidak ada penerimaan CPNS umum atau CPNS Satpol-PP.
“Saya sudah menerima informasi dari Kabag Humas (Hery Pramono) diperoleh dari rekan-rekan wartawan menginformasikan ada penangkapan oleh Tim Saber Pungli mafia CPNS. Saya menyikapi hal itu, pelaku harus diusut tuntas, tidak seorang PNS di Kecamatan Dagangan itu,” ujar Muhtarom serius kpada suara kumandang.
Ia mengatakan secara mendukung pengusutan kasus itu hingga tuntas, tidak terkecuali bagi PNS terlibat. “Sanksi bagi PNS jika terbukti terlibat bisa berat yaitu pemecatan dari PNS. Saya saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan dari penyidik dan Tim Saber Pungli,” ujarnya.
Keterangan dari rekan-rekan wartawan, tambahnya, korban tidak hanya dari Kabupaten Madiun saja. Tapi, ada dari Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi, sebagian menyetor uang mencapai puluhan juta rupiah. “Jika ada pendaftaran CPNS, pasti diumumkan secara terbuka dan seleksi sistem online,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Tim Saber Pungli Kabupaten Madiun menangkap Suheri warga Jalan Gajah Mada Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Selanjutnya, pelaku dibawa Makorem 081 DSJ Madiun, pelaku diperiksa atas dugaan tindak pidana penipuan rekruitmen CPNS Satpol PP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun dengan korban dari anggota Korem 081 DSJ Madiun.
Pelaku ditangkap suatu depot makan di Jalan Merbabu, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Pelaku juga mengakui siang itu (kemarin), bertempat di Restoran & Losmen Icha Orient Tarsan Jalan Raya Saradan km 3 Desa Ngepeh Kec. Saradan Kab. Madiun, sedang dilaksanakan pertemuan. Rencana diikuti sebanyak 40 orang peserta CPNS Satpol PP.
Begitu petugas gabungan Korem, Kodim 0803 Madiun, Reskrim Polsek Saradan dan Polres Madiun,, ada rapat dipimpin Muryani PNS di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan 32 orang lainnya. Selanjutnya, petugas langsung mengamankan peserta serta panitia acara.
Mereka yaitu Muryani (41/PNS) Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Ngatari (64) Desa/Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dan Nurhidayat (61/LSM Geram) Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Petugas juga melakukan pendataan peserta hadir berjumlah 23 orang.
Hasilnya, sebanyak 11 orang sudah membayar sebagai jaminan dari Rp 5 juta-Rp 50 juta, komplotan itu mendapat uang hampir Rp 200 juta. “Sisanya, 12 orang belum menyerahkan uang kepada pelaku, mereka diminta segera menyerahkan sejumlah uang,” jelas seorang anggota Tim Saber Pungli. Basuki/Cahyo
SURADI
Juli 18, 2020 at 9:21 am
Berbicara tentang calo CPNS atau mafia CPNS, seakan tidak akan pernah ada hentinya. Ribuan kasus percaloan CPNS dari puluhan tahun yang yang lalu, pelakunyapun juga sudah banyak yang ditangkap dan di jebloskan kedalam penjara. Namun seakan tidak pernah ada rasa jera, sampai sekarangpun kasus calo Cpns masih saja bergulir dengan segala cara dan modusnya. Faktor tingginya minat masyarakat untuk menjadi ASN/ PNS yang masih sangat tinggi, dan mental mengambil jalan pintas yang masih sering dilakukan masyarakat kita sendiri. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bakal segera merilis surat edaran tentang pelaksanaan Tes SKB CPNS 2019.Sesuai jadwal awal yang dirilis BKN, jadwal Tes SKB CPNS 2019 harusnya sudah digelar sejak tanggal 25 Maret 2020 lalu. Namun karena Virus Corona atau Covid-19 merebak di Indonesia pelaksanaan Tes SKB CPNS 2019 terpaksa ditunda hingga waktu yang belum bisa ditentukan.Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Hari Wibisana sebelumnya memastikan bahwa Tes SKB CPNS 2019 yang sempat ditunda akibat pandemi Covid-19 akan kembali digelar.Rencananya, pelaksanaan Tes SKB CPNS 2019 itu akan dilakukan pada Bulan Agustus hingga Oktober 2020.
“Jadwal Tes SKB rencana akan dilakukan pada akhir Agustus hingga awal Oktober 2020, setelah ujian seleksi sekolah kedinasan selesai,” demikian keterangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana. Pelaksanaan Tes SKB CPNS 2019 akan dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menetapkan lokasi ujian yang layak. “Panselnas akan menetapkan lokasi ujian yang meminimalisir pergerakan peserta karena potensi pergerakan peserta kemungkinan bisa saja terjadi lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, atau bahkan harus ke Jakarta,” ujar Bima Haria Wibisana. “Oleh sebab itu, Panselnas akan melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Covid-19 di pusat atau daerah,” lanjut dia.Bima mengatakan, saat ini BKN telah menyiapkan surat edaran terkait pelaksanaan SKB CPNS 2019 dengan protokol kesehatan covid-19. Hingga saat ini BKN masih terus memantau perkembangan pandemi covid-19 di Tanah Air. “Hal ini tetap melihat keadaan situasi perkembangan pandemi covid-19 ke depan. Saat ini BKN telah menyiapkan surat edaran Kepala BKN tentang mekansime pelaksanaan seleksi dengan computer assistant test (CAT) yang mengedepankan protokol kesehatan, pencegahan penyebaran covid-19 sesuai dengan keputusan Menkes,” ucap dia. Tentang SKB, Tes Paling Menentukan Jadi CPNSBagi peserta SKD yang lolos, akan melanjutkan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).Hasil nilai SKD dan SKB nantinya akan diintegrasikan untuk menentukan siapa saja yang lolos ke tahap pemberkasan.Kuota peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebanyak 3 kali dari setiap formasi yang dibutuhkan. Tes SKB dianggap paling menentukan jika diukur dari persentase nilainya. Ini karena banyak kementerian/lembaga pusat dan daerah yang menetapkan tes SKB berkontribusi sebesar 60 persen dari total penilaian.
Kepada masyarakat luas diharapkan jangan sekali-kali mempercayai oknum atau siapapun yang mencoba menawarkan/ menjanjikan bisa meloloskan peserta test lewat jalur belakang, itu jelas calo yang tidak bertanggung jawab dan ujung-ujungnya adalah penipuan. Modus yang sering dipakai biasanya mengatasnamakan orang dalam BKN Pusat. Dan selalu akan berkelit dengan seribu alasan, ketika ditanya tentang kepastian program yang disampaikan si calo tersebut. Sebagimana yang pernah dituturkan oleh Sri Tututug(46 th), salah seorang warga kec.Gemarang, Kab.Madiun, Jawa Timur. Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta ini, suatu hari pernah ditawari seseorang yang berinisial Stw, warga Dsn.Sumberagung, Ds.Mbalong, Kec.Mbalong, Kab.Ponorogo, Jawa Timur, pernah ditawari tentang jalur lewat belakang untuk jadi CPNS 2018, dengan metode bayar diawal 50% dan sisanya boleh dibayar setelah SK pengangkatan PNS diterima oleh calon. Hingga saat sekarang STW selalu berkelit jika ditanyakan tentang kepastian dari program yang ia janjikan, uang telah disetor kepadanya ratusan juta.Peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan tes SKB meliputi antara lain computer assisted test (CAT), tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan/atau wawancara. Jumlah tes selama pelaksanaan SKB ini berbeda-beda setiap instansi pemerintah.Sejumlah instansi hanya mensyaratkan SKB dilakukan hanya lewat CAT, sementara banyak pula instansi yang mensyaratkan pelamar CPNS melakukan sejumlah tahapan seleksi dari psikotes hingga wawancara.Setiap formasi akandihadapkan dengan jenis ujian berbeda. Umumnya, pelamar akan dihadapkan dengan ujian CAT dengan soal-soal seputar bidang yang dilamar.Daftar rangkaian tes SKB yang harus dijalani pelamar CPNS ini bisa dilihat pada dokumen pedoman resmi setiap instansi pemerintah yang membuka lowongan formasi.Jika tahapannya berbentuk ujian lewat CAT, materi soal tes SKB yang diujikan sangat terkait dengan bidang formasi serta instansi yang dilamar calon abdi negara.Pelamar bisa fokus pada kisi-kisi soal CAT di SKB sesuai dengan posisi yang dilamarnya(Srd, suksesi)