Alokasi DBHCHT Ngawi Cair, Akankah Untuk Petani Tembakau

Tembakau Karangjati berkontribusi besar terhadap besaran DBHCHT Ngawi 2019, peningkatan kesejahteraan sosial petaninya masih bergantung harga tengkulak.

Suarakumandang.com,BERITA NGAWI.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( DBHCHT ) yang diterima Kabupaten Ngawi dari Kementerian Keuangan RI tahun 2019 sedikit menurun. Dari semula sebesar  Rp. 20.747.025.855, pada tahun 2018 kini pada tahun 2019 sebesar Rp. 20.434.952.881 atau setara penurunan 1 %.

Hal tersebut diungkap oleh, Aries Dewanto, Kabag Administrasi Perekononimian Sekertaris Daerah (SETDA ) Ngawi, menanggapi kemana saja dana DBHCHT dialirkan dan keperuntukanya. Menurut Aries, meskipun ada sedikit penurunan , namun alokasi 7 OPD  yang memiliki kepentingan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, dapat dipertanggung jawabkan.

“Meskipun pemerintah pusat menaikkan DBHCHT melalui penerbitan peraturan menteri keuangan nomer 12/PMK. 07/2019 tentang rincian DBHCHT menurut daerah propinsi, kabupaten, dan kota anggaran 2019 kepada daerah, namun demikian tidak serta merta semua daerah penerima DBHCHT juga mengalami peningkatan penerimaan DBHCHTnya, tentunya dikarenakan berbagai pertimbangan dan alasan tertentu”. Kata Aries Dewanto.Selasa,(07/05/2019).

Sedangkan 7 OPD yang dimaksud Aries adalah Dinas Pertanian sebesar Rp 2.935.000.000, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.000.000.000, Dinas Kesehatan sebesar Rp.10.040.643.000, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp.2.700.000.000, PU dan Penataan Ruang sebesar Rp 1 750 000 000, Dinas Pangan dan Perikanan sebesar Rp 1.200.000.000, dan terakhir Bagian Administrasi Perekonomian sebesar Rp.309.881.000.

Dinas Kesehatan sebagai penyerap dana terbesar DBHCHT misalnya, meskipun hanya memiliki 2 program untuk penggunaan dananya, yaitu penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dengan menggandeng BPJS serta pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif, preventif hingga rehabilitasi, harus bisa melaksanakan dan mempertanggung jawabkan penggunaaan anggranya.

Menariknya mengenai alokasi dana DBHCHT ini adalah, alokasi kepada Dinas Pangan dan Perikanan. Dari 2 bidang  yang diajukan dalam program pembinaan lingkungan sosial yaitu bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat sub bidang perikanan dan bidang ketenagakerjaan sub bidang pangan, dinilai kurang relevan jika dikaitkan dengan tujuan kompensasi bagi hasil yang diterima Ngawi sebagai salah satu daerah penghasil tembakau.

Jurnalis: Ahmad  Hakimi

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.